Magelang Pos – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya menciptakan demokrasi yang damai dan sejuk dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada yang digelar pada Jumat (22/11) di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Bima menyampaikan pesan yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai demokrasi tanpa kekerasan, penghindaran adu domba, dan menghindari hasutan.
“Demokrasi yang sejuk dan damai adalah yang diinginkan Bapak Presiden, seperti yang beliau sampaikan dalam berbagai forum. Konsep ini mengutamakan tidak adanya kekerasan, tidak ada adu domba, dan tidak ada hasut-menghasut. Kita semua harus menjaga demokrasi yang seperti ini,” ujar Bima. Dalam pernyataannya, Bima juga menegaskan bahwa untuk menjaga demokrasi yang damai, koordinasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga ke instansi terkecil di daerah.
Selain itu, Bima juga melaporkan bahwa persiapan anggaran untuk Pilkada Serentak 2024 sudah tercapai 100 persen, dengan semua Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah diselesaikan meski ada beberapa daerah yang menghadapi kendala. Disamping itu, distribusi logistik untuk pelaksanaan Pilkada juga hampir selesai dan dipastikan siap digunakan saat pemungutan suara nanti.
Kemendagri telah melakukan serangkaian rapat koordinasi intensif bersama Komisi II DPR RI untuk mengevaluasi kondisi di lapangan dan memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, akan berjalan lancar. Dalam rapat tersebut, para kepala daerah diingatkan tentang pentingnya menjalankan fungsi koordinasi, baik dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) maupun dengan lembaga lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopimda.
Dalam rapat tersebut, Bima juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan Pilkada. “Kami juga mengingatkan tentang prinsip-prinsip netralitas ASN, agar mereka tidak terlibat dalam politik praktis yang bisa merusak integritas Pilkada,” tambahnya.
Bima menegaskan kembali pentingnya memperkuat narasi demokrasi yang sejuk dan damai, dengan mengajak semua pihak untuk bekerjasama mewujudkan hal ini. Ia mengimbau agar narasi tersebut disebarluaskan, baik oleh pemerintah, media, maupun masyarakat, agar suasana Pilkada dapat berlangsung tanpa kekerasan dan penuh rasa persatuan.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2024 harus menjadi ajang untuk melahirkan kepala daerah yang berkualitas. Pemimpin daerah yang terpilih nantinya diharapkan mampu mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk 8 Asta Cita dan 17 program prioritas yang akan menjadi agenda pemerintahan mendatang. “Pilkada harus sukses, tetapi program-program pemerintah, termasuk program cepat dari Presiden Prabowo, juga harus sukses,” ujar Lodewijk. Ia menambahkan bahwa meskipun kepala daerah terpilih baru akan dilantik pada Februari 2025, keberhasilan Pilkada dan program pemerintah harus berjalan beriringan.
Lodewijk juga mengapresiasi kesiapan penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan dalam menyambut Pilkada. Menurutnya, kesiapan penyelenggara Pemilu sudah mencapai tingkat yang sangat baik, dengan seluruh aspek pelaksanaan Pilkada telah dipastikan siap, termasuk kesiapan aparat keamanan seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Lodewijk menekankan pentingnya kerjasama maksimal antar lembaga terkait untuk memastikan Pilkada berjalan dengan lancar dan aman.
Rapat yang berlangsung tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat penting, di antaranya Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kejaksaan Agung, Polri, BIN, BNPB, dan TNI. Semua pihak ini diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan damai, transparan, dan berkualitas.
Secara keseluruhan, Bima Arya dan Lodewijk Freidrich menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2024 harus menjadi momen untuk memperkuat demokrasi Indonesia, dengan menegakkan prinsip-prinsip netralitas, menghindari kekerasan, serta memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih dapat menjalankan program-program yang mendukung kemajuan bangsa.
