Magelang Pos – Setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto langsung melaksanakan serangkaian kunjungan kenegaraan dalam waktu yang relatif singkat. Dua negara besar, China dan Amerika Serikat, menjadi tujuan utamanya dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Kedua negara ini, yang memiliki hubungan geopolitik yang tegang, menjadi latar belakang bagi diplomasi yang dijalankan oleh Presiden Prabowo. Dalam konteks ini, Indonesia berperan sebagai pemain penting yang berusaha menjaga keseimbangan dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.
Pada 9 November 2024, Indonesia dan China menghasilkan Joint Statement atau pernyataan bersama, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Dalam dokumen setebal 17 halaman ini, terdapat kesepahaman yang mencakup lima pilar utama kerja sama: politik, ekonomi, budaya, maritim, dan keamanan. Salah satu pencapaian penting dalam kunjungan ke China ini adalah komitmen investasi sebesar 10,07 miliar dolar AS yang diperoleh melalui Indonesia-China Business Forum. Namun, kunjungan ini tidak lepas dari sorotan, mengingat ketegangan militer antara China dan negara-negara lain di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Laut Natuna. Beberapa pihak khawatir bahwa kerja sama ini bisa memberi ruang bagi dominasi China atas Indonesia di kawasan yang tengah diperebutkan, meskipun dalam perspektif diplomasi, langkah ini juga dapat dipandang sebagai upaya Indonesia untuk memelihara stabilitas kawasan Asia Pasifik.
Ketegangan yang ada di kawasan Asia Pasifik juga menjadi pokok bahasan saat Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berkomitmen untuk memperkuat arsitektur regional Indo-Pasifik yang terbuka, transparan, inklusif, dan berbasis pada aturan internasional, dengan ASEAN sebagai pusatnya. Mereka juga sepakat untuk mendukung kebebasan navigasi dan penerbangan serta menghormati hak kedaulatan negara-negara atas zona ekonomi eksklusif mereka, sesuai dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Selain itu, dalam forum bisnis bersama USINDO, Indonesia memperoleh komitmen investasi jangka panjang yang telah terealisasi sejak 2019, dengan jumlah yang mencapai 13,41 triliun dolar AS, dan diperkirakan akan terus berkembang di masa mendatang. Semua ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo semakin memperlihatkan hasil yang signifikan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia mampu menjaga posisi strategisnya di tengah-tengah persaingan dua negara besar ini, dengan tidak memihak salah satu pihak dan lebih mengutamakan kepentingan nasional serta prinsip non-partisan.
Dalam diplomasi modern, hubungan antarnegara tidak hanya berlangsung dalam satu dimensi, tetapi melibatkan banyak aspek yang saling terkait. Diplomasi Indonesia dengan China dan Amerika Serikat adalah contoh nyata dari bagaimana negara ini mengelola hubungan dengan dua negara besar yang memiliki kepentingan berbeda di kawasan Asia Pasifik. Indonesia berhasil menjaga posisinya dengan baik, tidak terjebak dalam persaingan antara China dan AS, namun tetap memprioritaskan kepentingan nasional serta mempertahankan stabilitas kawasan.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah klaim China terhadap Laut China Selatan (LCS), yang mencakup sebagian besar wilayah Laut China Selatan, termasuk yang beririsan dengan klaim negara-negara anggota ASEAN, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS pada 1985, tetap konsisten dengan posisi hukumnya yang mengakui bahwa ZEE di sekitar Natuna adalah milik sah NKRI. Dalam hal ini, Indonesia memilih pendekatan diplomasi de facto dengan menjaga hubungan baik dengan China, meskipun tetap berpegang pada posisi de jure sesuai dengan hukum internasional.
Keputusan untuk tetap menjalin hubungan dengan China dalam konteks ini bukan berarti Indonesia mengakui klaim Nine-Dash Line China. Sebaliknya, pernyataan bersama yang dihasilkan lebih dilihat sebagai upaya diplomasi Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan dan kepentingan nasional. Dengan memilih pendekatan pragmatis, Indonesia berusaha menghindari ketegangan lebih lanjut, namun tetap mengedepankan prinsip hukum internasional dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya.
Di sisi lain, Indonesia juga melihat Amerika Serikat sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas regional. Dalam konteks klaim China di Laut China Selatan, Indonesia memosisikan diri sebagai bagian dari negara-negara yang memperjuangkan kebebasan navigasi dan penerbangan, serta menghormati hak kedaulatan negara atas ZEE mereka sesuai dengan UNCLOS. Di tengah ketegangan AS-China, Indonesia dapat berperan sebagai penjaga keseimbangan, dengan tidak terjebak dalam persaingan antara kedua negara besar ini.
Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Presiden Prabowo ini mencerminkan pragmatisme dan kehati-hatian dalam mengelola hubungan dengan negara-negara besar. Indonesia tidak hanya berfokus pada satu kepentingan, tetapi mencoba untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan global. Diplomasi yang dijalankan Indonesia ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat stabilitas kawasan Asia Pasifik dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki peran penting dalam arsitektur global.
Secara keseluruhan, langkah-langkah diplomatik yang diambil oleh Presiden Prabowo tidak hanya penting untuk kepentingan Indonesia, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Dengan mengedepankan prinsip non-partisan dan tetap berpegang pada kepentingan nasional, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam urusan regional dan global, yang pada akhirnya akan membantu Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
