Magelang Pos – Marine Le Pen, ketua partai sayap kanan National Rally di parlemen Prancis, mengungkapkan kritik terhadap rencana pemerintah Prancis untuk merestorasi wilayah Mayotte yang terkena dampak berat Siklon Chido pada 14 Desember 2024. Dalam pernyataan yang dibuat pada Ahad (5/1), Le Pen menyatakan bahwa rencana pemulihan yang diajukan belum cukup efektif untuk menangani permasalahan besar yang dihadapi wilayah tersebut.
Rencana yang akan diajukan dalam rapat Dewan Menteri Prancis minggu depan mencakup beberapa langkah pemulihan penting, seperti memperbaiki kembali akses listrik, air, dan telekomunikasi yang terputus akibat siklon. Selain itu, pemulihan juga mencakup penguatan korps penegak hukum untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut.
Namun, Marine Le Pen menilai bahwa ada bagian yang sangat penting yang terlupakan dalam rencana tersebut. Menurutnya, komponen diplomatik menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dalam proses pemulihan ini. “Rencana ini tidak cukup. Saya merasa ada elemen penting yang hilang, yakni elemen diplomatik, karena tanpa itu, banyak janji yang dibuat tidak akan dapat terealisasi,” ujar Le Pen. Dalam kunjungannya ke Mayotte selama dua hari, ia menjelaskan bahwa kondisi di pulau tersebut sangat memprihatinkan, dan pemulihan yang hanya berfokus pada perbaikan fasilitas yang ada tidak akan cukup.
Menurutnya, apa yang dibutuhkan Mayotte bukan hanya restorasi fasilitas yang rusak akibat siklon, tetapi juga pembangunan fasilitas baru yang dapat mendukung perkembangan wilayah tersebut dalam jangka panjang. Mayotte, yang selama ini sering dianggap sebagai wilayah termiskin di Prancis, telah lama terabaikan. Hal ini menjadikan pulau tersebut sangat rentan terhadap bencana alam besar seperti Siklon Chido yang baru saja melanda.
Siklon Chido yang terjadi pada pertengahan Desember lalu menjadi bencana alam terbesar yang melanda Mayotte dalam lebih dari 90 tahun. Berdasarkan laporan dari Layanan Meteorologi Prancis, siklon tersebut telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Sebanyak 39 orang dilaporkan meninggal dunia, dan lebih dari 4.000 orang lainnya terluka akibat dampak langsung dari bencana tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana ini diperkirakan mencapai antara 650 hingga 800 juta euro (sekitar Rp10,85 triliun hingga Rp13,28 triliun), berdasarkan perkiraan dari perusahaan reasuransi publik Prancis, CCR.
Mayotte, sebuah pulau kecil di Samudra Hindia yang terletak di kepulauan Komoro, memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis meskipun Komoro meraih kemerdekaannya pada 1974. Pulau ini kemudian ditetapkan sebagai wilayah seberang laut Prancis pada 2011, namun kondisinya tetap memprihatinkan dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi.
Kritik Le Pen terhadap rencana restorasi ini menggambarkan adanya ketegangan dalam cara pemerintah Prancis merespons bencana besar yang menimpa salah satu wilayah terjauh mereka. Le Pen berjanji akan berusaha memastikan bahwa rencana pemulihan ini akan direvisi untuk mencakup pembangunan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mayotte. Ia menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya sekadar memperbaiki apa yang ada, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup bagi warga setempat dalam jangka panjang.
Pemerintah Prancis kini dihadapkan pada tantangan besar untuk tidak hanya memberikan bantuan darurat tetapi juga merencanakan pembangunan yang lebih baik untuk Mayotte, yang sudah terlalu lama diabaikan.
